{"id":2111,"date":"2017-12-09T17:38:10","date_gmt":"2017-12-09T10:38:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.infodesa.id\/?p=2111"},"modified":"2017-12-15T18:59:25","modified_gmt":"2017-12-15T11:59:25","slug":"jawaban-direktorat-jenderal-pemberdayaan-masyarakat-desa-tentang-dasar-hukum-dan-badan-hukum-bum-desa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111","title":{"rendered":"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">INFODESA.ID-JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Subdit Ketahanan Masyarakat Desa; Dr (Cand). Mulyadin Malik, M.Si, Melanjutkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui SMS\/WA\/Email\/Telp atas pemberitaan INFODESA.ID (Jum\u2019at, 24 November 2017).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Apa yang menjadi dasar hukum peraturan pelaksanaan BUM Desa ?<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a Undang Undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pegurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Apakah desa berwewenang mendirikan BUM Desa ?<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a Pendirian BUM Desa merupakan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Pendirian BUM Desa merupakan bentuk pelaksanaan dari kewenangan desa sebagaimana tercantum dalam Undang Undang \u00a0Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perauran Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pegurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selanjutnya Ungkap Mulyadin,\u00a0Apakah Badan Hukum BUM Desa ?<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a BUM Desa merupakan Badan Usaha yang ditetapkan melalui Peraturan DEsa berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Desa, Artinya, Pembetukan BUM Desa hanya di dasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Notaris.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a Model BUM Desa mirip dengan BUMN dengan bentuk PERUM dan BUMD dengan bentuk PERUMDA, dimana dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan, bukan Akta seperti PT. Dalam Perum atau BUM Desa karenanya ada sebuah yujuan khusus, yakni kepemilikan utuh dan total atau bisnis oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, tidak semata mata untuk keuntungan. Bedanya adalah Perum BUMN dan BUMD secara tegas hanya dimiliki Pemerintah, karena tidak ada pembagian saham kepemilikan, sedangkan BUM Desa masih dapat dapat dimiliki sebagian oleh selain Pemerintah Desa.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Apakah Badan Hukum BUM Desa sama dengan badan hukum privat ?<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 Apakah perbedaan status Badan Hukum pendirian BUM Desa dengan lembaga lain seperti BUMD dan BUMN ?<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u221a Status hukum pendirian BUM Desa berbeda dengan status hukum pendirian lembaga-lembaga ekonomi lainnya. BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa yang telah diberikan kewenangan penuh dan diamanatkan melalui UU No.6\/2014 Tentang Desa. BUM Desa merupakan lembaga ekonomi Desa yang bersifat kolektif dan berskala lokal Desa, yang pendiriannya disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. BUM Desa berada dalam konteks desain UU Desa dalam rangka penguatan ekonomi Desa.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lanjut ungkap Mulayadin Putra berdarah Sulawesi ini menyampaikan bahwa Status hukum BUM Desa tidak seperti status hukum yang di persyaratkan terhadap lembaga-lembaga seperti BUMD maupun BUMN, atau perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, BPR, BMT,BKD, dll. Jadi status hukum BUM Desa cukup hanya dengan \u201cbadan usaha\u201d saja yang disahkan oleh Desa melalui Peraturan Desa, mengakirinya. (9\/12-2017).(Ahmad Budullah)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INFODESA.ID-JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Subdit Ketahanan Masyarakat Desa; Dr (Cand). Mulyadin Malik, M.Si, Melanjutkan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2115,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1,95],"tags":[347],"newstopic":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa - Infodesa.id | Portal Berita Desa<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa - Infodesa.id | Portal Berita Desa\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"INFODESA.ID-JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Subdit Ketahanan Masyarakat Desa; Dr (Cand). Mulyadin Malik, M.Si, Melanjutkan...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Infodesa.id | Portal Berita Desa\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/facebook.com\/infodesa.id\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-12-09T10:38:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2017-12-15T11:59:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/infodesa.id\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Mulyadin-Malik-3.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi Infodesa\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@InfodesaID\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@InfodesaID\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi Infodesa\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi Infodesa\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/person\/ee0b0429dff354577743eee43af06c76\"},\"headline\":\"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa\",\"datePublished\":\"2017-12-09T10:38:10+00:00\",\"dateModified\":\"2017-12-15T11:59:25+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111\"},\"wordCount\":505,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#organization\"},\"keywords\":[\"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa\"],\"articleSection\":[\"Nasional\",\"Utama\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111\",\"url\":\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111\",\"name\":\"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa - Infodesa.id | Portal Berita Desa\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2017-12-09T10:38:10+00:00\",\"dateModified\":\"2017-12-15T11:59:25+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\/\/infodesa.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/infodesa.id\/\",\"name\":\"Infodesa.id | Portal Berita Desa\",\"description\":\"Merajut Asa Dari Sudut Desa\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/infodesa.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#organization\",\"name\":\"Infodesa.id | Portal Berita Desa | Giritontro Media Komunika\",\"url\":\"https:\/\/infodesa.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/infodesa.id\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cropped-infodesa-e1660290883541.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/infodesa.id\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cropped-infodesa-e1660290883541.png\",\"width\":150,\"height\":40,\"caption\":\"Infodesa.id | Portal Berita Desa | Giritontro Media Komunika\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/facebook.com\/infodesa.id\",\"https:\/\/twitter.com\/InfodesaID\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/person\/ee0b0429dff354577743eee43af06c76\",\"name\":\"Redaksi Infodesa\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cb5d04c7ead08b03373f0111c7731df2?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cb5d04c7ead08b03373f0111c7731df2?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi Infodesa\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/www.infodesa.id\"],\"url\":\"https:\/\/infodesa.id\/?author=3\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa - Infodesa.id | Portal Berita Desa","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa - Infodesa.id | Portal Berita Desa","og_description":"INFODESA.ID-JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Subdit Ketahanan Masyarakat Desa; Dr (Cand). Mulyadin Malik, M.Si, Melanjutkan...","og_url":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111","og_site_name":"Infodesa.id | Portal Berita Desa","article_publisher":"https:\/\/facebook.com\/infodesa.id","article_published_time":"2017-12-09T10:38:10+00:00","article_modified_time":"2017-12-15T11:59:25+00:00","og_image":[{"width":600,"height":400,"url":"https:\/\/infodesa.id\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Mulyadin-Malik-3.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi Infodesa","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@InfodesaID","twitter_site":"@InfodesaID","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi Infodesa","Est. reading time":"2 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111"},"author":{"name":"Redaksi Infodesa","@id":"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/person\/ee0b0429dff354577743eee43af06c76"},"headline":"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa","datePublished":"2017-12-09T10:38:10+00:00","dateModified":"2017-12-15T11:59:25+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111"},"wordCount":505,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/infodesa.id\/#organization"},"keywords":["Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa"],"articleSection":["Nasional","Utama"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111","url":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111","name":"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa - Infodesa.id | Portal Berita Desa","isPartOf":{"@id":"https:\/\/infodesa.id\/#website"},"datePublished":"2017-12-09T10:38:10+00:00","dateModified":"2017-12-15T11:59:25+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/infodesa.id\/?p=2111"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/infodesa.id\/?p=2111#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/infodesa.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum dan Badan Hukum BUM Desa"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/infodesa.id\/#website","url":"https:\/\/infodesa.id\/","name":"Infodesa.id | Portal Berita Desa","description":"Merajut Asa Dari Sudut Desa","publisher":{"@id":"https:\/\/infodesa.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/infodesa.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/infodesa.id\/#organization","name":"Infodesa.id | Portal Berita Desa | Giritontro Media Komunika","url":"https:\/\/infodesa.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/infodesa.id\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cropped-infodesa-e1660290883541.png","contentUrl":"https:\/\/infodesa.id\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cropped-infodesa-e1660290883541.png","width":150,"height":40,"caption":"Infodesa.id | Portal Berita Desa | Giritontro Media Komunika"},"image":{"@id":"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/facebook.com\/infodesa.id","https:\/\/twitter.com\/InfodesaID"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/person\/ee0b0429dff354577743eee43af06c76","name":"Redaksi Infodesa","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/infodesa.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cb5d04c7ead08b03373f0111c7731df2?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cb5d04c7ead08b03373f0111c7731df2?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi Infodesa"},"sameAs":["http:\/\/www.infodesa.id"],"url":"https:\/\/infodesa.id\/?author=3"}]}},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2111"}],"collection":[{"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2111\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2115"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2111"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/infodesa.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=2111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}