INFODESA.ID-MALANG- Bupati Malang, HM Sanusi meminta bantuan kepada Ketua DPD RI dalam penyelesaian banyak persoalan kenegaraan di Kabupaten Malang.
Pertama, permasalahan agraria karena sertifikasi tanah di Kabupaten Malang belum tertangani dengan baik. Sampai saat ini dari sekian ribu sertifikat masih baru diselesaikan 2500-an sertifikat.
“Selain itu, adanya tumpang-tindih persoalan pertanahan. Dimana masih banyak tanah yang sudah digarap masyarakat, tetapi statusnya diklaim oleh Perhutani sehingga terjadi konflik berkepanjangan,” papar dia.
Bahkan, masih banyak tempat wisata di Kabupaten Malang ini yang tanahnya merupakan milik Perhutani. Padahal sesuai arahan Kementerian terkait seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah dan desa.
“Kami sudah bersurat ke Presiden juga Kementerian Kehutanan namun sampai saat ini belum ada yang diserahkan. Jadi sepanjang pantai 130 kilometer itu masih dikuasai oleh Perhutani, hingga pulau-pulau kecil yang ada di lepas pantai,” papar dia.
Aspirasi terakhir HM Sanusi adalah berharap Ketua DPD RI membantu mendorong pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana stimulan gempa bagi para korban di daerah Ampelgading, Tirtoyudo dan Dampit.
“Sudah lebih 4 tahun kena gempa bumi tapi bantuan stimulan gempa sampai saat ini belum juga cair sepenuhnya. Yang cair baru stimulan untuk korban kategori berat, sedangkan untuk kategori sedang dan ringan belum diberikan,” ucapnya. (rillis/editor bagus sarengat)
