BPKRI Provinsi Sulteng Auidt Kinerja Pemda Provinsi Sulteng

 

INFODESA.ID-SULAWESI TENGAH-Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Sulawesi Tengah, Slamet Riyadi akan melakukan audit kinerja pemerintahan daerah Sulteng.

Tujuannya untuk mengawal capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah hadir bersama jajarannya, Selasa 6 September 2022.
Kehadirannya disambut Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura didampingi Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Kepegawaian Mulyono, SE, Ak, MM, Kepala Inspektorat Provinsi Drs. Muklis, MM, Kepala Bappeda Provinsi Dr. Sandra Tobondo, MT dan Kepala BPKAD diwakili Kabid Akuntansi.

Slamet Riyadi mengemukakan, bahwa RPJMN merupakan panduan dan pedoman penyusunan RPJMD. Sehingga BPK RI akan mengawal demi terwujudnya RPJMN dan RPJMD melalui Program dan Kegiatan OPD Strategis untuk mengawal pencapaian Visi dan Misi Gubernur.

Hasil audit yang dilakukan akan memberikan rekomendasi masukan kepada Gubernur agar memberikan dorongan kepada OPD untuk percepatan Perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan RPJMN dan RPJMD.

Gubernur H. Rusdy Mastura menyampaikan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Visi Gubernur Sulteng adalah “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Maju dan Sejahtera”.

Yaitu diwujudkan antara lain :
1. Penanganan Penurunan Angka Stunting.
2. Penurunan Angka Kemiskinan.
3. Peningkatan Kwalitas Pendidikan. Dan Sekolah Vokasi.
4. Peningkatan Kwalitas Kesehatan.
5. Peningkatan Fiskal Daerah.
6. Mensukseskan Program Pusat yang dilaksanakan di daerah seperti Program Food Estate dan Program.

Pengembangan Industri Perikanan Halal di Banggai Laut. Hal ini menjadi Prioritas yang akan dicapai dan diwujudkan. Saat ini sudah ada hasilnya.

“Kemiskinan kita sudah menurun, Pendidikan gratis sudah dilaksanakan, Rencana Pembangunan BLK di Kota Palu dan Morowali akan dibangun melalui Dukungan Kementrian Tenaga Kerja, Kwalitas Kesehatan Masyarakat akan terus diupayakan melalui peningkatan kwalitas Layanan Kesehatan Masyarakat, dan untuk Peningkatan Fiskal Daerah sudah mulai menunjukkan hasil baik. Dari PAD sebelumnya sebesar Rp. 900 M saat ini sudah meningkat menjadi Rp.1,3 T. Selanjutnya untuk Program Food Estate dan Industri Perikanan Halal sudah dipersiapkan lokasinya. Tahapannya sudah mulai berjalan sebagai upaya mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai Daerah Penyangga IKN,” beber Gubernur dikutip dari Biro Keuangan BPKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur berharap agar audit yang dilaksanakan BPK RI bisa berjalan baik.Gubernur meminta semua OPD yang dilakukan audit memberikan data dan pendampingan agar dapat menghasilkan rekomendasi untuk dijalankan didalam rangka mewujudkan RPJMN, RPJMD sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.(Ahmad Budullah)

Leave a Reply

Your email address will not be published.