Inilah Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Seputar BUM-Desa

  • Bagikan
Kasubdit Kelembagaan BUMDesa Dr(Cand). Mulyadin Malik, M.Si

INFODESA.ID-Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Subdit Ketahanan Masyarakat Desa; Mulyadin Malik menerima sejumlah pertanyaan yang disampaikan melalui SMS/WA/Email/Tilp atas pemberitaan INFODESA.ID hari Selasa tanggal 21/11-2017.

Secara bertahap insya Allah akan dijawab. Pertanyaan pertama apa itu BUM-Desa?.

BUM-Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelolah aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan masyarakat Desa,” kata Dirjen.

Berdasarkan pengertian ini, maka BUM Desa dapat dipahami sebagai lembaga usaha desa yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan ekonomi dan/atau pelaksanaan fungsi pelayanan umum yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa untuk memperkuat perekonomian Desa dan ditujukan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Selanjutnya, kata Mulyadin Malik, mengapa Desa perlu mendirikan BUM Desa?

Pengisian BUM-Desa merupakan pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pengelolaan ekonomi berbasis kekeluargaan. Mendorong agar setiap warga Desa mengendalikan jalannya kegiatan ekonomi di tingkat Desa, untuk menjamin terlaksananya perlindungan sosial di Desa. Rakyat (warga) Desa melalui BUM Desa diberdayakan untuk mengelola usaha ekonomi secara otonom.

BUM Desa memiliki perbedaan dengan lembaga-lembaga ekonomi pada umumnya. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah berkembangnya usaha-usaha kapitalis di perdesaan yang mengancam kehidupan dan nilai-nilai gotong-royong yang berkembang pada masyarakat desa.

Bagaimana sifat pendirian BUM Desa ?.

BUM Desa didirikan sebagai alat Desa (Pemerintah dan warga) untuk menyelenggarakan kegiatan perekonomian di Desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.

Pertanyaan lain akan dijawab pada kesempatan berbeda.Antara lain Dasar Hukum BUM Desa?

Apa buku”Frequenly Asked Questions (FAQ) Tentang BUM Desa, atau Buku Tanya Jawab Tentang BUM Desa. (Ahmad Budullah}

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.